Mahfud Mau Ombudsman RI Kayak Polandia, Berani Tegur Menteri!

Jakarta, CNBC Indonesia РMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menginginkan Ombudsman RI layaknya Ombudsman di negara-negara Eropa, seperti Polandia yang memiliki posisi kuat untuk mengontrol kualitas pelayanan publik pemerintah.

Di negara-negara itu, ia mengatakan, Ombudsman mampu memanggil menteri yang main-main dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakatnya, dan mampu memerintahkan menteri yang bersangkutan mengubah kebijakan pelayanan publiknya.

“Di Polandia ombudsman sangat powerfull, main-main perdana menteri, menteri sekalipun bisa ditegur dan diberi perintah khusus untuk ubah kebijakan,” kata Mahfud dalam acara Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Ombudsman, di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Sementara itu, di Indonesia menurut Mahfud Ombudsman masih sebatas memberi penilaian kepatuhan pelayanan publik beserta rekomendasinya. Pada saatnya kelak, ia berharap ketika Indonesia menjadi negara maju, ombudsman akan menjadi lembaga negara yang kuat untuk ikut membantu pembangunan.

“Ke depan saya harap penyelenggara layanan publik ikut implementasikan dan memahami pelayanan publik guna tingkatkan pelayanan,” tururnya.

Dalam acara tersebut, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengumumkan, Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah membaik dibanding 2022.

Dari 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten, yang diberikan penilaian, yang masuk zona hijau atau kualitas pelayanan publik tertinggi ada 414 (70,70%) atau naik dari 2022 sebanyak 272. Sementara itu, yang masuk zona kuning menyusut menjadi 133 (22,66%) dari 2022 sebanyak 250, dan zona merah 39 (6,64%) dari 64.

“Dengan meningkatkannya kementerian, lembaga, pemda yang masuk zona hijau dapat diartikan pemenuhan standar pelayanan publik, kompetensi penyelenggara dan pengelola pengaduan lebih baik dari 2022 dan penilaian masyarakat banyak yang positif,” ujarnya.

Khusus di tingkat kementerian, yang kualitas pelayanan publiknya di zona kuning pada 2023 di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. https://menjangkau.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*